MEMBANGUN NEGARA INDONESIA YANG KUAT

Sunday, December 23, 2007

MEMBANGUN NEGARA INDONESIA YANG KUAT

A. Indonesia menurut sejarahnya

Indonesia lahir dengan nama Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya Proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Sebelumnya, Indonesia terpisah-pisah satu sama lain. Majapahit, Sriwijaya, Samudera Pasai, Demak, Pajang, Mataram, Kutai, dll adalah contoh negara-negara yang menjadi cikal bakal lahirnya Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki dasar-dasar ideologi atau aliran kenegaraan yang berbeda. Ada yang menganut aliran kerajaan kesultanan ala kesultanan Islam, dan ada lagi yang menganut aliran kerajaan Hindu dan Budha di India, dan lainnya.

Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu dengan munculnya pergerakan perjuangan perebutan kemerdekaan dengan adanya organisasi-organisasi seperti SDI (Serikat Dagang Islam), Boedi Oetomo, lalu Perhimpunan Indonesia, dan PKI.

Kemudian setelah itu munculah kutub-kutub nasionalisme yang terwakili dalam PNI, lalu kutub Islam terwakili ke dalam MASYUMI, sedangkan golongan komunis terwakili oleh PKI.

B. Bagaimana membangun negara Indonesia yang kuat

Setelah melihat pengantar-pengantar tersebut di atas, maka penulis dapat melihat betapa beragamnya konsep ideologi negara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tentunya hal tersebut semakin menambah kesukaran pembangunan Indonesia agar menjadi kuat. Perbedaan tidak hanya tergambar dari suku, ras, atau agama; tetapi lebih dari itu, Indonesia masih memiliki perbedaan-perbedaan ideologi lain yang dapat memicu keretakan dan konflik kapan saja.

Akan tetapi penulis akan mencoba memberikan pendapat penulis tentang bagaimana membangun Indonesia yang kuat. Kuat di sini otomatis berarti kuat yang menyeluruh di segala bidang.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Langkah Ekonomi

Ekonomi bagaimanapun tidaknya adalah syarat mutlak bagi terlahirnya sebuah negara yang kuat secara menyeluruh. Sebut saja Jepang, ia menjadi maju seperti sekarang ini (secara Ekonomi) karena setelah carut marut peperangan Jepang mengkonsentrasikan masalah negaranya pada pemulihan ekonomi dengan mengubah kebijakan militer sebelumnya menjadi sebuah negara industri. Atau contoh lain, Singapura misalnya, ia adalah negara kecil yang sangatlah mudah dihancurkan hanya dengan satu bom atom. Akan tetapi ekonomi negara itu mampu menjadikannya macan asia baru.

Kalau kita melihat perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, beliaupun mengawali perjuangan dengan menggandeng orang-orang dekat tetapi juga merupakan orang yang kaya (Abu Bakar ash Shiddiq, Khadijah, Abdurrahman bin ‘Auf, dan Ustman bin Affan).

Di negara Indonesia, langkah ekonomi dapat dilakukan dengan membuka dan memberi kesempatan yang luas bagi sistem perekonomian yang berpihak pada rakyat. Sistem ekonomi syariah Islam dapat di ambil sebagai contohnya. Perkembangan ekonomi syariah telah tumbuh dengan begitu cepatnya yang dapat terlihat dari fenomena-fenomena munculnya cabang-cabang syariah oleh bank-bank konvensional. Hal tersebut ditambah pula dengan keuntungan bank-bank syariah yang besar serta yang penting adalah keamanan. Ketika bank-bank konvensional disibukkan dengan urusan likuidasi, bank Muamalat justru tetap berjalan seperti biasa seakan-kan tidak terjadi apa-apa.

Kesuksesan sistem ekonomi syariah, menurut penulis, dikarenakan penerapan sistem kerakyatan yang luas serta penerapan sistem keadilan di dalam konsepnya.

2. Langkah Education atau pendidikan

Pendidikan di sini difokuskan pada pendidikan mental bangsa yang kuat serta peningkatan ilmu dan teknologi yang baik.

Mengenai pendidikan mental, menurut penulis, pancasila sebagai sebuah pendidikan moral telah gagal mengusung tugasnya untuk membentuk karakter bangsa. Hasil pendidikan pancasila yang muncul hanyalah produk-produk orang-orang bejat yang merampok uang rakyat, menjual aset negara, yang mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup, dan menjadikan pancasila seakan akan seperti agama yang dibuat Tuhan yang tidak ada cacatnya.

Pendidikan mental sebenarnya sangatlah efektif bila dibina melalui pendidikan agama. Banyak orang mengatakan bahwa produk agama adalah kuno. Kalau saja pendidikan agama itu diberi bobot yang banyak dalam pelajaran sekolah, pasti akan lain.

Dari bukti-bukti yang dapat dilihat, anggota-anggota dewan dari Partai Keadilan yang mendasarkan pada pendidikan politik agama, telah membuktikan bahwa mental takut kepada Tuhan melebihi ketakutan mereka terhadap hukum positif. Mereka tidak mau mengambil uang-uang rakyat yang dibagikan sebagai bekal pesangon setelah tugas 5 tahun. Sehingga kemudian terungkaplah kasus-kasus korupsi jamaah yang menjadikan hampir seluruh anggota dewan dijadikan tersangka. Bukti itu cukup memberi bukti bahwa pendidikan agama adalah lebih efektif. Mereka yang mengaku orang-orang nasionalis yang tidak ingin merubah pancasila ternyata hanya menjadikan pancasila sebagai sebuah lambang saja karena karakter mereka tercermin dari sikap mementingkan golongan mereka sendiri.

Akan tetapi pendidikan agama haruslah kembali kepada nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Artinya seorang muslim dididik dengan agama Islam, seorang Kristen dididik dengan agama Kristen, seorang Katolik dididik dengan agama Katolik dan seterusnya. Artinya tidaklah mungkin seorang Kristen dididik dengan agama Islam ataupun sebaliknya.

3. Langkah Militer

Langkah militer di sini dirtikan dengan keamanan. Walaupun pada dasarnya keamanan tidaklah mutlak tanggung jawab militer atau TNI. Namun, rakyatlah yang secara umum memiliki kewajiban yang sama dalam menciptakan keamanan.

Dalam kebanyakan konsep tentang militer di masyarakat Barat, peran militer pada dasarnya adalah untuk mendukung aspirasi politik masyarakat di bawah kepemimpinan sipil. Ketika peranannya telah menyimpang jauh dari apa yang dimaksud di atas maka, ia dianggap telah melakukan intervensi politik. Dalam hal ini Samuel P. Huntington memberikan pernyataannya secara tegas, sebagai berikut:
Bahwa sekarang mayoritas profesional militer di Barat menerima kekuasaan sipil sungguh-sungguh sebagai hal yang semestinya ada. (Samuel P. Huntington, Dwi Fungsi ABRI, 1995, hal 2).

Sedangkan pada umumnya di negara Indonesia, lebih banyak kecenderungan dimana militer lebih besar untuk melibatkan diri dalam politik nasional. Namun keterlibatannya militer dimungkinkan jika ada beberapa faktor, seperti yang dikatakan oleh Bilver Singh:

Pertama, apabila ada kelompok-kelompok kuat dalam masyarakat yang mengancam eksistensi angkatan bersenjata. Kedua, militer akan melakukan intervensi politik untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar yang oleh korps perwira dianggap lebih sesuai dengan struktur-struktur politik yang ada dalam masyarakat. Ketiga, adanya kesempatan. (Bilver Singh, Dwi Fungsi ABRI, 1995, hal 5).

Jadi militer harus diletakkan pada tempatnya yang benar yakni menjadi pelindung rakyat dan sekaligus pelindung negara. Militer bukanlah pelindung presiden. Apabila ada demonstrasi yang mengkritik kinerja Presiden, bukan pada tempatnya kalau militer justru memeranginya.

TNI diharapkan dapat memberikan bukti kepada dunia internasional bahwa TNI adalah militer yang kuat sehingga tidak ada lagi kasus pesawat tempur USA yang masuk melewati Indonesia tanpa izin bahkan sempat membuat atraksi di atas perairan Indonesia (Republika). Hal itu tidak perlu terjadi bila TNI tidak ikutan bermain politik, serta SDM yang dimiliki adalah benar-benar cerdas sehingga mampu menciptakan peralatan senjata yang canggih dan mengoperasikannya dengan baik. Bukannya menerima calon-calon Taruna yang masuk melalui jalur belakang dengan membayar sedikit jutaan rupiah.

4. Langkah penegakan hukum

Hukum yang selama ini telah dinjak-injak oleh para pnguasa dan orang-orang yang berjiwa penjahat haruslah kembali ditegakkan. Penegakan hukum ini tentunya tidaklah mungkin terealisasi apabila pemerintah serta aparat penegak hukum tidak serius. Pemerintah harus bebas dari Korupsi dan Kolusi. Sedangkan aparat penegak hukum harus ditata terlebih dahulu mulai dari polisi, jaksa, dan hakim. Polisi harus benar-benar diangkat karena kemampuan bukan karena uang, begitu pula dengan hakim dan jaksa harus benar karena kemampuannya.

Aparat penegakan hukum dan pemerintah harus berani menyeret para pelaku korupsi dan kolusi, konglomerat hitam, pembobol bank, dan orang-orang yang merugikan negara.

C. Kesimpulan

Langkah-langkah tersebut di atas tentunya tidaklah berjalan sendiri-sendiri tetapi harus berjalan beriringan. Ekonomi, Pendidikan, Hankam, dan Hukum harus benar-benar berjlan dengan beriringan. Militer akan maju bila didukung dengan ekonomi yang baik, serta ilmu yang canggih. Ekonomi akan maju bila didukung dengan keamanan yang baik serta pendidikan yang terus menerus. Hukum akan tegak bila didukung dengan keamanan yang kondusif dan pendidikan mental yang baik.

Langkah-langkah tersebut di atas, menurut penulis, cukup tepat karena tidak melibatkan pertentangan antar ideologi nasionalis, Islam, sosialis, liberalis, dan ideologi lainnya secara radikal. Hal itu dikarenakan penyatuan ideologi-ideologi tersebut tentunya sangatlah sulit tercapai.